Selasa, 18 Januari 2011

Kewajiban-kewajiban umum

43. Walaupun Perjanjian memberikan tekanan pada realisasi dan pengakuan yang progresif karena terbatasnya sumber daya, Perjanjian juga menekankan pada Negara tentang berbagai yang kewajiban yang dampaknya harus segera dirasakan. Negara mempunyai kewajiban langsung seputar hak untuk menikmati pendidikan, seperti "jaminan" bahwa hak itu "akan diuji-coba tanpa diskriminasi dalam segala bentuknya" (pasal 2 [2]) dan kewajiban "untuk mengambil langkah” (pasal 2 [1]) menuju realisasi penuh dari pasal 13. Langkah-langkah itu harus "membebaskan, konkret, dan terarah" menuju realisasi penuh atas hak untuk menikmati pendidikan.

44. Realisasi hak untuk menikmati pendidikan dari waktu ke waktu, yang bersifat "progresif,” tidak boleh diinterpretasikan sebagai kewajiban murah Negara dalam semua konteks. Realisasi progresif berarti bahwa Negara mempunyai sebuah kewajiban yang spesifik dan berkelanjutan "untuk bergerak seefisien dan seefektif mungkin" ke arah realisasi penuh dari pasal 13.

45. Terdapat sebuah asumsi awal yang menentang diperbolehkannya penggunaan ukuran-ukuran yang retrogresif dalam kaitannya dengan hak untuk menikmati pendidikan, juga hak-hak yang dicantumkan dalam Perjanjian. Jika ukuran retrogresif diterapkan dengan sengaja, Negara menanggung beban untuk membuktikan bahwa ukuran-ukuran itu telah diperkenalkan setelah melalui pertimbangan matang dan bahwa ukuran-ukuran itu sepenuhnya dibenarkan oleh referensi atas hak-hak yang tercantum dalam Perjanjian dan dalam konteks penggunaan penuh sumber daya Negara.

46. Hak untuk menikmati pendidikan, seperti halnya semua hak asasi manusia, menekankan tiga jenis atau tingkat kewajiban Negara: kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi. Pada gilirannya, kewajiban untuk memenuhi mencakup kewajiban untuk memfasilitasi dan kewajiban untuk menyediakan.

47. Kewajiban untuk menghormati menuntut Negara untuk menghindari ukuran yang mengendalakan penikmatan hak untuk menikmati pendidikan. Kewajiban untuk melindungi menuntut Negara untuk menerapkan ukuran-ukuran yang mencegah campur-tangan pihak ketiga dalam penikmatan hak untuk menikmati pendidikan. Kewajiban untuk memenuhi (memfasilitasi) menuntut Negara untuk menerapkan ukuran-ukuran positif yang memampukan dan membantu individu dan komunitas dalam penikmatan hak untuk menikmati pendidikan. Akhirnya, Negara berkewajiban untuk memenuhi (menyediakan) hak untuk menikmati pendidikan. Pada umumnya, Negara berkewajiban untuk memenuhi (menyediakan) sebuah hak tertentu dalam Perjanjian ketika individu atau kelompok tidak mampu, karena alasan di luar kendali mereka, untuk merealisasikan hak itu dengan metode-metode yang kini mereka kuasai. Bagaimanapun, tingkat kewajiban ini selalu tunduk kepada teks Perjanjian.

48. Berkaitan dengan hal ini, dua fitur pasal 13 memerlukan penekanan. Pertama, telah jelas bahwa pasal 13 menetapkan Negara sebagai pemikul utama tanggung-jawab atas ketetapan pendidikan langsung dalam berbagai situasi; contohnya, Negara mengakui bahwa "pengembangan sebuah sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif dikejar" (pasal 13 (2) e). Kedua, dengan adanya susunan kata pasal yang berbeda dalam pasal 13 (2) dalam kaitannya dengan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, maka parameter kewajiban sebuah Negara untuk memenuhi (menyediakan) juga tidak sama dalam tiap tingkatan pendidikan. Karena itu, berdasarkan teks Perjanjian, Negara berkewajiban yang lebih besar untuk memenuhi (menyediakan) hak untuk menikmati pendidikan, hanya saja tingkat kewajiban ini tidak sama dalam tiap tingkatan pendidikan. Komite mengamati bahwa interpretasi atas kewajiban untuk memenuhi (menyediakan) dalam kaitannya dengan pasal 13 ini sejalan dengan hukum dan praktek-praktek di banyak Negara.

Tidak ada komentar: