PERS RELEASE “ DAK PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH AMAN” K

Kepala BNPB Syamsul Maarif mengatakan, anak-anak di sekolah merupakan komunitas yang sangat rentan terhadap bencana. Hal itu mengingat dari 1,2 miliar jumlah anak usia sekolah di seluruh dunia, sebanyak 875 juta siswa, termasuk di Indonesia, tinggal di daerah rawan gempa bumi. Ia menyayangkan banyaknya bangunan sekolah berkualitas di bawah standar, padahal sebagian besar kehidupan anak berlangsung di sekolah. Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2010, jumlah sekolah Indonesia termasuk empat yang terbanyak di dunia. Dari 144.507 Sekolah Dasar, terdapat 76% atau 109.401 sekolah berada di provinsi dengan risiko gempa tinggi. Sebanyak 109.401 SD dari total 144.507 SD, 1.147 sekolah dari total 1.455 SLB, 18.855 dari total 26.277 SMP dan 7.237 dari total 10.239 SMA di Indonesia berada di kawasan dengan risiko gempa yang cukup tinggi.

Menurut paparan Wamendiknas dalam Refleksi satu tahun peluncuran Kampanye Sejuta Sekolah dan Rumah Sakit Aman di Jakarta 27 Juli 2011 lalu, saat ini ada lebih 120 ribu kelas di seluruh Indonesia yang masih rusak termasuk didalamnya yang terkena dampak bencana. Sebagai contoh, SD Sirnajaya II di Arjasari Kabupaten Bandung masih rusak akibat gempa Tasikmalaya yang terjadi 2009 lalu. Siswa masih belajar di emperan kelas yang masih roboh.

Pemerintah Indonesia sudah mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 % dari APBN. Pada tahun 2010, anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) fokus pada peningkatan mutu, sementara untuk DAK tahun 2011 akan difokuskan pada peningkatan mutu dan rehabilitasi sekolah. Alokasi DAK Pendidikan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2003, anggaran DAK pendidikan Rp 600 miliar, tahun 2010 mencapai Rp 9.3 triliun, sementara tahun 2011 sebesar Rp 10.04 triliun.

Pemerintah bukan hanya berkewajiban merehabilitasi sekolah yang rusak, tetapi juga harus memastikan adanya jaminan keamanan, keselamatan dan kesehatan pada setiap anak di sekolah terutama di daerah berisiko bencana yang tinggi. Komitmen ini dinyatakan pemerintah dalam bentuk berikrar aman pada peluncuran Kampanye Sejuta Sekolah dan Rumah Sakit Aman di Jakarta 29 Juli 2010.

Sekolah aman adalah sekolah yang mengakui dan melindungi hak-hak anak dengan menyediakan suasana dan lingkungan yang menjamin proses pembelajaran, kesehatan, keselamatan, dan keamanan siswanya terjamin setiap saat. Sekolah aman adalah komunitas pembelajar yang berkomitmen akan budaya aman dan sehat, sadar akan risiko, memiliki rencana yang matang dan mapan sebelum, saat, dan sesudah bencana, dan selalu siap untuk merespons pada saat darurat dan bencana. Sekolah aman adalah sekolah yang menerapkan standar sarana dan prasarana yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan disekitarnya dari bahaya bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis data sekolah yang akan direhabilitasi pasca bencana. Di Sumatera Barat terdapat 8372 sekolah, Jawa Barat 4197 sekolah, Jawa Tengah 135 sekolah. Disamping perkuatan struktur dan faktor keselamatan bangunan lingkungan sekolah, BNPB juga sudah merekomendasikan kepada wakil menteri pendidikan nasional Panduan teknis Sekolah Aman untuk dilampirkan dalam Petunjuk Teknis DAK Pendidikan.

DAK dialokasikan dalam APBN untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber dayanya. Meskipun DAK termasuk ke dalam APBD, dalam pemanfaatannya, pemda harus mengikuti berbagai regulasi pusat, seperti Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri, Surat Edaran Direktur Jenderal, dan Surat Edaran Direktur departemen yang memperoleh alokasi DAK. Dengan banyaknya regulasi pusat tersebut, sangat sedikit daerah yang membuat regulasi untuk memerinci kebijakan pengelolaan DAK.

Dalam upaya mendorong adanya alokasi anggaran yang memadai agar semua anak Indonesia menikmati hak atas pendidikan terutama jaminan rasa aman, selamat dan sehat melalui rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru sesuai dengan Panduan SEKOLAH AMAN, maka kami mendesak komitmen penuh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat :

1. Komisi X DPR RI untuk mempercepat pengesahan panduan teknis DAK pendidikan dengan panduan teknis sekolah aman untuk dimasukan sebagai lampiran.

2. Reformasi berbagai regulasi tentang organisasi dan tugas kementerian/lembaga perlu dilakukan agar pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah pada umumnya dan pengelolaan DAK pada khususnya dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Penguatan pemerintah provinsi dalam hal kewenangan pengalokasian, pengkoordinasian, dan pengawasan pelaksanaan atas penggunaan DAK oleh pemerintah kabupaten/kota dengan sejumlah regulasi yang dapat menjamin terlaksananya transparansi, partisipasi, dan prosedur akuntabilitas yang jelas.

4. Peningkatan kesadaran dari para penentu kebijakan dan publik secara luas mengenai pentingnya Sekolah Aman untuk dimasukkan dalam strategi nasional.

5. Sanksi bagi aparat birokrasi, bukan daerah/rakyat secara keseluruhan, atas kelalaian mereka dalam mengelola DAK pada khususnya dan keuangan daerah pada umumnya perlu dikembangkan.

Jakarta, 1 Agustus 2011

Kordionator Kampanye dan Advokasi

Zamzam Muzaki

HP : 081221766512

Kerangka Acuan Advokasi DAK Pendidikan untuk Sekolah Aman

A. Latar belakang
Keterlibatan Perkumpulan KerLiP dalam pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dalam pembangunan berkelanjutan khususnya di sektor pendidikan sudah dimulai sejak aktif menjadi anggota Konsorsium Pendidikan Bencana. Kekhasan KerLiP dalam mendorong pemenuhan hak atas pendidikan dan perlindungan anak di Indonesia memberikan makna tersendiri dalam Upaya PRB di Pendidikan. KerLiP tercatat sebagai salah satu anggota aktif yang menyusun review atas naskah akademik Strategi Nasional Pengarusutamaan PRB dalam Sistem Pendidikan yang diterbitkan SC DRR BAPPENAS, UNDP, Kemendiknas, KPB dan DFID. Terbitnya SE Kemendiknas mengenai Pengarusutamaan PRB di Sekolah yang diluncurkan pada tanggal 29 Juli 2010 bersamaan dengan peluncuran Kampanye Sejuta Sekolah dan Rumah Sakit Aman oleh PLANAS PRB, BNPB dan mitra dimana KerLiP menjadi salah satu penggiat utama turut mendorong upaya KerLiP untuk menuntaskan penyusunan Konsep Sekolah Siaga Bencana sebagai Rintisan Sekolah Aman dalam pokja SSB Konsorsium Pendidikan Bencana pada tanggal 13 Oktober 2010. KerLiP juga aktif berjejaring dengan pelaku PB di Indonesia khususnya Jawa Barat dan DKI Jakarta untuk menjalankan kampanye dan advokasi budaya aman di sector pendidikan. Dikmendisdikprov Jabar sepakat untuk memastikan 1.317 SMK di Jawa Barat untuk terlibat dalam Festival Kreasi Budaya Aman di Sekolah dan Komunitas. Dalam workshop Tim Siaga Bencana mitra dampingan World Vision International tanggal 28-29 September 2010 di Sumatera Barat disepakati untuk menyosialisasikan SE Kemendiknas tersebut sekaligus mendorong para pelajar, guru, dan komunitas sekolah untuk berikrar aman. Kami juga membuka display materi pendidikan kebencanaan dari KPB, PMB ITB, Plan International, PLANAS PRB dalam setiap event yang terkait dengan kebencanaan seperti peresmian sekolah dan kunjungan Presiden RI ke Gambung 7 Agustus 2010, Konferensi Internasional CSR untuk PRB yang diselenggarakan IBL pada tanggal 29-30 September 2010, bulan PRB di Garut tanggal 13 Oktober 2010, Pasar Seni dan Reuni IA ITB tanggal 9-10 Oktober 2010, juga roadshow ke sekolah-sekolah di Jawa Barat.
Pada hari Rabu, 27 juli 2011, Perkumpulan Keluaraga Peduli Pendidikan bersama dengan BNPB, Kemdiknas, Platform Nasional PRB, dan LKBN Antara menyelenggarakan peringatan setahun kampanye sehuta sekolah dan rumah sakit aman sekaligus memperingati hari anak nasional dengan tema “Sekolah Aman untuk Anak Bangsa”. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bapak Syamsul Maarif.
Kegiatan diskusi dengan moderator Pak Rully Charis dari LKBN Antara diisi dengan pemutaran video dokumenter sekolah aman. Acara dilanjutkan dengan diskusi panel, Pak Prof. Soedijarto (Guru Besar UNJ), Pak Fasli Jalal (Wakil Mentri Pendidikan Nasional), Pak Sugeng (direktur Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BNPB) dan Yanti Sriyulianti (Perkumpulan KerLiP)
Beberapa catatan penting dari diskusi tersebut :
• Kepala BNPB Syamsul Maarif mengatakan, anak-anak di sekolah merupakan komunitas yang sangat rentan terhadap bencana. Hal itu mengingat dari 1,2 miliar jumlah anak usia sekolah di seluruh dunia, sebanyak 875 juta siswa, termasuk di Indonesia, tinggal di daerah rawan gempa bumi. Ia menyayangkan banyaknya bangunan sekolah berkualitas di bawah standar, padahal sebagian besar kehidupan anak berlangsung di sekolah.
• Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif mengatakan berdasarkan data Bank Dunia tahun 2010, jumlah sekolah Indonesia termasuk empat yang terbanyak di dunia. Dari 144.507 Sekolah Dasar, terdapat 76% atau 109.401 sekolah berada di provinsi dengan risiko gempa tinggi.
• Dari 144.507 SD, sebanyak 109.401 SD berada di provinsi dengan risiko gempa tinggi. Untuk SLB, sebanyak 1.147 sekolah dari total 1.455 sekolahnya berisiko terkena gempa. Begitu pula dengan SMP yang berjumlah 18.855 sekolah dari total 26.277 juga berada dalam risiko gempa tinggi. Semantara dari total 10.239 SMA di Indonesia, sebanyak 7.237 sekolahnya berada di kawasan dengan risiko gempa yang cukup tinggi.
• Menurut Kepala BNPB, yang terpenting adalah membangun kesadaran di semua elemen akan sekolah yang aman dari ancaman gempa. Selain itu, tugas pemerintah bukan hanya berkewajiban merehabilitasi sekolah yang rusak, tetapi juga harus memerhatikan sekolah yang belum tertimpa bencana.
• Dalam menindaklanjuti program sekolah dan rumah sakit aman, BNPB telah berkordinasi dengan kementrian pendidikan nasional, kementrian kesehatan, kementrian PU, Bappenas, AIFDR, Planas, ITB dan sebagainya.
• Wakil Mentri Pendidikan Nasional, Fasli Jalal telah menyampaikan permintaan kepala kepala BNPB untuk melakukan pemilijan 60 kab./kota yang memiliki risiko tinggi terhadap Bencana dan menyusun Panduan Sekolah Aman.
• Pemilihan 60 kabupaten/kota yang akan dijadikan sebagai pilot project sekolah aman telah dilakukan BNPB bersama kementrian/lembaga dan NGO. Begitu pula dengan Panduan Sekolah aman telah disusun.
• Disamping perkuatan struktur dan factor keselamatan bangunan lingkungan sekolah. Semua itu tlah disampaikan kepada wakil menteri pendidikan nasional. Diharapkan, komponen sekolah aman tersebut memanfaatkan dana alokasi. Khusus pendidikan tahun 2011, yang nilainya Rp 11 trilyun.
• Sementara itu, Prof. Soedijarto menuturkan jika melihat anggaran DAK, untuk membangun pendidikan anak bangsa Bappenas harus melihat secara nasional. Hitungan Bappenas untuk SD dan SMP yang ada hanya 52 trilyun dari 500 trilyun
• Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan (KerLiP) meminta pemerintah untuk mengucurkan dana alokasi khusus pendidikan sekitar Rp 10 triliun untuk pembangunan dan perbaikan sekolah yang aman dan sehat. Ketua LSM Pendidikan KerLip Yanti Sriyulianti mengatakan saat ini ada lebih 120 ribu kelas di seluruh Indonesia yang masih rusak akibat bencana alam gempa dan tsunami. Sebagai contoh, SD Sirnajaya II di Arjasari Kabupaten Bandung masih rusak akibat gempa Tasikmalaya yang terjadi 2009 lalu. Siswa masih belajar di emperan kelas yang masih roboh.
• Ketua Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan (KerLiP) Yanti Sriyulianti menambahkan sekolah aman adalah sekolah yang menerapkan standar sarana dan prasarana yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan disekitarnya dari bahaya bencana. Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis data sekolah yang belum direhabilitasi pasca bencana. Di Sumatera Barat terdapat 8372 sekolah, Jawa Barat 4197 sekolah, Jawa Tengah 135 sekolah.
Testimoni Anak tentang Sekolah Aman:
1. “Harapannya mah pengen ditambah tinggi lagi kelasnya biar tidak terendam ke kelas Punya perahu sendiri biar gak nyewa ke masyarakat”.
2. “Inginnya ditingkat lebih bagus dan lebih baik jadi semuanya itu bisa sekolah jadi gak di rumah guru walaupun banjir”.
3. “Sekolah ditingkatkan bangku dibagusin sekolah bersih dicet ulang dindingnya.”
4. “Sekolahnya mau ditingkatkan agar tidak terendam lagi, punya perahu sendiri sendiri atau lampung.”
5. “Saya mau Sekolah ini ditinggiin dan punya pelampung sendiri.”
6. “Semoga nanti bisa ada kurikulumnya, ada semacam pelajarannya, ada prakteknya di lapangan setiap bencana itu sudah biasa.”
7. “Dalam segi pelatihan, kontruksi dapat lebih baik lagi.”
8. “Harus ada latihan karena kalau tiba-tiba bangunan ini roboh semua murid akan tertimpa.”
9. “Harapan ke depan agar perorangan memiliki budaya untuk aman baru dapat mengitukan ke suatu kelompok.”
10. “Ingin segera diperbaiki sekolahnya agar segera bagus nanti jadi gak gini lagi gak belajar di luar lagi.”
11. “Harapannya semoga sekolah aman dapat menyebar ke sekolah sekolah untuk sosialisasi ke siswa agar siswa mengerti apa sekolah aman bagi siswa.”
Kegiatan tersebut diadakan sebagai upaya memperkuat komitmen pemerintah dan wakil rakyat menjamin hak anak atas budaya aman, selamat dan sehat di sekolah secara fisik dan non fisik.
Perkumpulan KerLiP melanjutkan upaya dalam memperkuat pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sektor pendidikan terutama kampanye dan advokasi budaya aman di sekolah yang telah dilakukan sejak tahun 2010 hingga Oktober 2011 akan melakukan upaya Advokasi DAK Pendidikan untuk Sekolah Aman.
B. Tujuan
Pencairan pengalokasian DAK Pendidikan 2011 untuk menunjang Sekolah Aman
C. Hasil Yang diharapkan
1. DPR mengesahkan Juknis DAK Pendidikan Sekolah Aman.
2. DAK Pendidikan cair dengan komposisi % untuk pembangunan sekolah aman terutama di daerah yang beresiko tinggi terhadap bencana.
3. DAK Pendidikan cair sekitar Rp 10 triliun untuk pembangunan dan perbaikan sekolah yang aman dan sehat.
D. Sasaran
Sekolah-sekolah yang berada di provinsi dengan risiko gempa tinggi
1. 76 % SD atau sebanyak 109.401 SD
2. Sebanyak 1.147 Sekolah Luar Biasa (SLB)
3. 18.855 SMP
4. 7.237 SMA
E. Rencana Kegiatan
1. Konfrensi Pers dengan tema “Sekarang saatnya Pemerintah dan DPR merealisasikan DAK Pendidikan 2011 agar tidak ada lagi bangunan sekolah yang tiba-tiba roboh anak belajar di sekolah dengan rasa aman, selamat dan sehat. Jangan ditunda lagi!”
Hari, tanggal : 1 Agustus 2011
Waktu : Pk. 09.00
Tempat : Wisma Kodel, Jakarta
Agenda : Memperdengarkan Suara Anak
2. Forum Obrolan Keluarga Peduli Pendidikan
3. Kajian bersama Pakar Anggaran dan Pakar Hak Anak
4. Penyusunan position paper DAK pendidikan untuk sekolah aman
5. Hearing dengan komisi X DPR RI tanggal 16 Agustus 2011