BANDUNG, (PRLM).- Ketua Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan (Kerlip) Yanti Sriyulianti menuturkan, intinya bukanlah berapa besar proporsi nilai UN dan UAS seperti yang sekarang ini sibuk dirumuskan oleh pemerintah. Akan tetapi yang jauh lebih penting yang seharusnya disentuh pemerintah adalah seberapa besar saling percaya antara pemerintah terhadap guru dan sekolah.
“Kembalikan semua ke sekolah dan pemerintah cukup fokus terhadap pemetaan dan melihat seberapa besar pelayanan pendidikan yang diberikan di tiap daerah,” ujarnya, Kamis (30/12).
Menurut Yanti, ada variabel yang tidak bisa disamaratakan antara satu daerah dengan daerah lainnya karena pada kenyataannya standar pelayanan yang diberikan di tiap daerah saat ini berbeda-beda. Kalaupun UN ikut menentukan kelulusan, biarkan sekolah yang menetapkan bobotnya. “Tahun depan 60 persen UN dan 40 persen UAS, artinya pemerintah setengah-setengah, dan sebenarnya masih belum percaya dengan guru,” tuturnya.
Sebagai contoh, kata Yanti, di Finlandia yang terkenal dengan kemajuannya di bidang pendidikan dunia, tidak ada yang ujian nasional. Sekolah diberi kepercayaan sepenuhnya untuk mendidik dan meluluskan siswa, sementara pemerintah fokus untuk memenuhi kualitas dan memperbaiki kondisi kerja guru. “Gaji guru di sana tidak besar, tapi mereka menjadi yang terbaik di dunia dalam bidang pendidikan,” katanya. (A-157/das)***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar