Selasa, 15 September 2009

DISKUSI TERFOKUS EVALUASI PB DI KABUPATEN GARUT






NOTULEN DISKUSI TERFOKUS
Hari/Tanggal : Selasa, 15 September 2009
Tempat : Pendopo Kabupaten Garut
Waktu : Pkl. 9.30-12.00
Penyelenggara : Rumah KerLiP, SPP bersama Satlak Kabupaten Garut
Moderator : Ibang (SPP)
Pembawa Acara : Zamzam (Rumah KerLiP)
Agenda : 1. Pembukaan - Zamzam
2. Sambutan - Yanti (Ketua Perkumpulan KerLiP)
3. Diskusi : Evaluasi Bantuan Kemanusiaan Pasca Gempa
Pembicara : Sekda Pemkab Garut dan UNOCHA
4. Tanya Jawab
5. Penutup
Peserta : 42 Camat yang areanya terkena bencana di Kabupaten Garut
Forum Pemuda- Pemudi Pamengpeuk
Bale Rahayat
SEMI Garut
IMM Garut
Rumah KerLiP
Lurah Cikelet
ASDA I, II, III Kabupaten Garut
Kesbangpol Pemkab Garut
Masyarak dari Garut Selatan

Pak Sekda
Kedudukan organisasi Satkorlak PBP yang bersifat adhoc dengan struktur sbb :
Bupati ex officio ketua
Ketua pelaksana : Wabup
Wakil : sekda dibantu asda I, II, III
Secara berjenjang sudah dibentuk di kecamatan
Dg struktur yang disesuaikan dengan struktur yang ada
Organisasi ad hoc dihadapkan pada masalah besar ketika berhadapan dengan bencana yang memerlukan penanganan yang besar dan segera
Kordinasi dalam bentuk komunikasi bisa berjalan, tapi tidak mampu melakukan kerjasama. Hampir setiap kabupaten mengalami kesulitan untuk kordinasi.
Tidak ada persediaan dan transportasi  adhoc  meski sudah ada SOP tidak bisa berjalan  kedudukan satkorlak  peninjauan tentang kedudukan  gubernur BNPB di setiap daerah Pak Camat bekerja atas dasar kerelawanan bukan sebagai satlak  bagaimana organisasi bekerja  bingung untuk melakukan apa dan siapa  bekerja dg kewajiban yang melekat pada institusinya.

Belanja Tak Terduga  permendagri no 13 tahun 2006
Menyiapkan administrasi  keluar uang dari saku sendiri.
Laporan pertama 18.000 pengungsi tercatat di 42 Kecamatan

2. Banyak perhatian  manajemen bantuan menjadi sesuatu yang tidak mudah
Pemberian bantuan seringkali tergantung pemberi bantuan  tidak terjadi pemerataan
Contohnya Depok terlewat karena semua pihak langsung ke daerah2 yang dianggap lebih membutuhkan seperti Cikelet. Jenis bantuan berupa uang senilai 100 juta dari pihak tertentu langsung diserahkan mlkakui satkorlak.

3. Kordinasi belum clear antara pemerintah pusat melalui BNPB, Provinsi, Kabupaten terutama DOLOG yang mengelola bantuan kemanusiaan
Cadangan beras 100 ton di Dolog beli beras
Jika ada kebijakan dari pusat untuk membeli beras dengan harga murah dari persediaan beras yang disediakan di Dolog. Beras didatangkan dari Jawa. Ternyata dari Depsos disebutkan bahwa tidak perlu membeli beras, stock cukup.

4. Akurasi informasi harus bisa dipertanggungjawabkan
5. Menentukan bantuan stimulan kepada masyarakat
6. Penentuan besarnya kerugian berubah-ubah, tidak sekedar menghitung. Harus bertanggung jawab ke seluruh : Damage and Dosis  tidak diberikan kepada camat sejak awal. Muncul isu  dirusak dulu deh biar disebut rusak berat

Catatan tambahan
1. Tanggap darurat bisa menjadi PP 21  lewat tanggap darurat  perpres 8
2. Rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan pada bulan Oktober
3. siapa yang bertanggung jawab untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
4. isu mudik
5. kewajiban untuk membantu tetap besar, perhatian yang membantu teralihkan, peraturan pengadaaan sudah diberlakukan normal.

Titi Moektijasih dari UNOCHA

Program UNOCHA
Kordinasi bantuan kemanusiaan

Mengapa?
Fasilitas dari PBB  kantor kordinasi lembaga bantuan internasional baik pemerintah maupun non pemerintah. Ada di Jabar untuk membantu

Apa?
Bersama BNPB  paradigma PB  hanya berfungsi ketika bencana terjadi hanya tanggap darurat. Saat tsunami di Aceh tidak ada panduan penyelamatan  masyarakat sangat tidak siap
Di Bangkok  anak bisa membantu menyelamatkan yang lainnya karena pernah mendapatkan pendidikan kebencanaan.

Pengurangan resiko bencana belum menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

5 Acuan kesiagaan bencana
1. Pengetahuan dan Sikap terhadap bencana
2. kebijakan  organisasi, peraturan, standar bantuan darurat dari lembaga internasional kepada pusat dan daerah  gugus tugas sudah dibentuk
3. Rencana untuk
4. Ada sedikit kordinasi tapi belum lancar
5. pengurangan resiko bencana menjadi pekerjaan

Kordinasi
1. SDM : kompeten
2. Piranti : Daftar nomor telepon/hp/e-mail, data, peta, manajemen informasi, peralatan, notulen rapat

GP3KB
LSM jangan dijadikan proyek
Jangan hanya mendongeng
Sejauhmana kerja UNOCHA di lapangan

Usep
Hari ini disana tidak hanya kondisi sangat perlu bantuan, yang terjadi disana, jika hanya meminta dan mengandalkan jaringan saja.
Kepedulian terhadap sesama. Yang mereka pedulikan hanya kebutuhan sendiri. Tenda keluarga diperlukan
Yang diperlukan : tenda

KSN
Bantuan harus langsung didistribusikan
Diperlukan bantuan obat-obatan

Wakil ibu2 Pamalayan Cikelet
1. Kondisi di Pamalayan
2. Bantuan

Sekda
1. Belum mampu memberikan bantuan kemanusiaan
2. Sekda sudah > 4 kali ke lokasi
3. bantuan sudah disampaikan
4. Bicara dan bertindak perlu dilakukan
5. Kordinasi perlu dilakukan sebelum tindakan dilakukan
6. Inventarisasi masalah harus ada, ini yang akan kita tindaklanjuti
7. Evaluasi terhadap seluruh piranti yang bekerja
8. Berat dari pusat, sedang provinsi, ringan dari kabupaten
9. Pendataan sudah selesai ditandatangani
10. Sistem informasi
11. Tanggal darurat di Garut sd 23 September
12. Apakah tidak mungkin menggunakan sekolah/bangunan yang tidak rusak, jika persoalan tenda tidak kunjung selesai, jumlah tenda terbatas, tenda keluarga sudah dibagi habis, jika tidak cukup itu pasti

UNOCHA
5 orang staf  jalin kerjasama dengan BNPB lakukan penguatan kordinasi

LSM
OPS  satlak bencana, data kurang teliti

Lurah Cikelet
Persaingan yang terjadi antar desa untuk mendapatkan bantuan
Verifikasi data  prosentase kerusakan menjadi pertimbangan untuk prosentase bantuan
Bantuan terpal sangat diperlukan, jadi permasalahan, mulai turun ke rumah masing-masing. 1:2 satu untuk tidur satu untuk menutupi perlengkapan

KNPI
Evaluasi bantuan  sangat mengharapkan bantuan untuk perbaikan gedung KNPI

Secepatnya kontak dg satlak PBP
Pemahaman/pandangan ttg sistribusi bantuan 
Bahan rapat  masih menunggu
Program padat karya  bukan sekedar diberi
BTT = 2,3 M sangat tidak mungkin
Proses penentuan tahapan
Perbaikan rumah, hunian sementara, dst sudah dibahas dengan deputi rehabiitasi dan rekonstruksi. Bagaimana hal ini dilakukan karena belum difiksasi.
Pendanaan yang akan diberikan belum jelas, tidak bisa berbuat banyak
KNPI mudah-mudahan menjadi masukan

Tidak ada komentar: